Gunakan Dokumen Palsu, Gakkum KLHK Kembali Ungkap Jaringan Peredaran Kayu Ilegal Lintas Provinsi di Sulsel

oleh -

 

Makassar, BeritaQ.com – Tim Operasi Gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar berhasil menggagalkan peredaran kayu illegal lintas Provinsi dengan menggunakan dokumen palsu.

Tim operasi mengamankan sebuah truk Fuso yang bermuatan kayu berjumlah lebih 165 batang kelompok kayu indah di Jalan Poros Palopo Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Povinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Modus operandi pelaku melakukan pengangkutan kayu tanpa memiliki dokumen hasil hutan yang sah dan pelaku bekerja terorganisir dimana ada peran pemilik kayu, dan mencari mencari pembeli kayu dan ada menyediakan dokumen angkut kayu palsu dan ada penyiapkan sarana angkut kayu baik dari kawasan hutan dan diperedaran hasil Hutan.

 

Gambar Foto : Barang Bukti kelompok kayu Indah yang diamankan Gakkum LHK seksi I Sulawesi

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menetapkan JT berperan mengangkut dan mencari dokumen palsu serta mencari pembeli kayu di kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan, setelah penyidik memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan pengukuran Barang bukti kayu dari Ahli pengukuran dan pengujian kayu olahan dari Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya instruksikan para penyidik agar terus mendalami kasus ini dan mencari pelaku lainnya yang terlibat langsung maupun tidak langsung, termasuk menemukan unsur-unsur pidana lebih dari dua alat bukti segera ditindaklanjuti proses penyidikannya,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan. Senin 11/10/2021 lalu.

Pelaku alias JT diduga telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan/atau menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Kayu yang palsu dan/atau setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 37 Angka 3 dan 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 14 huruf “b” dan atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,
Terhadap Sdr. JT telah melakukan perbuatan mengangkut kayu dengan mengunakan dokumen palsu dapat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

“Harapan saya kerja kami ini bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan efek jera,” harap Dodi menutup keterangannya.

(Gid)