Dugaan Pengrusakan Hutan Pakai Excavator di Mamasa, Ini Penjelasan Gakkum KLHK

oleh -

 

Mamuju, BeritaQ.com – Gakkum KLHK Pos Mamuju, Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi menyampaikan tanggapan atas pemberitaan di beberapa media online tentang alat berat Excavator disita penyidik pada pekerjaan Jalan Nasional Mamasa -Toraja di dusun Lombonan, Desa Lambanan, Kabupaten Mamasa beberapa waktu lalu.

Dalam rilis Gakkum LHK Pos Mamuju yang diterima beritaq.com, Minggu (10/10/2021) Heribertus K. Woy, SP selaku Komandan Pos Gakkum Mamuju mengatakan, tanggapan disampaikan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang kasus posisi yang sebenarnya, yang didasarkan pada fakta dan ketentuan perundang-undangan, untuk menghindari narasi atau opini yang berkembang.

“Kami berharap masyarakat memberikan kesempatan dan mendukung Penyidik Gakkum KLHK untuk bekerja profesional, dalam mengungkap fakta dibalik kasus ini,” tutur Heri (Sapaan akrab Danpos Gakkum LHK di Mamuju).

Dijelaskan Heri, berawal dari laporan tertulis yang diterima dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, bahwa di Dusun Lombonan, Desa Lambanan, Kabupaten Mamasa, bahwa terjadi pengrusakan kawasan hutan lindung dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit Excavator.

Berdasarkan laporan tersebut, Tim Pengamanan Hutan dari Pos Gakkum LHK Mamuju, Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama personil Ditreskrimsus Polda Sulbar dan KPH Mamasa Timur, mendatangi lokasi yang dimaksud, mengambil dokumentasi dan titik koordinat, guna memastikan lokasi itu berada di dalam kawasan hutan lindung atau tidak, lokasi tersebut jauh dari bahu jalan poros jalur Mamasa-Tana Toraja, disekitar lokasi tepatnya diseberang jalan lokasi tersebut terpasang papan pemberitahuan bahwa sekitar lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung.

Selanjutnya, Tim mengamankan 1 (satu) Unit excavator Komatsu Ltd. Japan 09601 00836, Model PC 200-6 Serial No. 106085, Warna Kuning tersebut dan diamankan serta dititip di Makodim 1428 Mamasa.

Kemudian Penyidik dari Pos Gakkum LHK Mamuju mengambil keterangan terhadap saudara “YRR” alias “R” (35) yang bertanggungjawab terhadap dugaan pengrusakan kawasan hutan lindung dilokasi tersebut.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa R tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yaitu membuka dan/atau mengerjakan untuk pembangunan Posko Siaga PPK 2.3.

 

Kemudian penyidik juga mengambil keterangan kepada PPK 2.3 Balai Jalan Nasional (BJN) Provinsi Sulbar, pengawas lapangan BJN dan konsultan pengawas untuk pekerjaan jalan PT. Herto Persada Sakti, sebagai berikut :

Dalam keterangan PPK 2.3 BJN Provinsi Sulbar dan pengawas lapangan BJN Provinsi Sulbar bahwa PPK 2.3 BJN Provinsi Sulbar, bahwa pernah secara lisan menyampaikan kepada saudara R untuk menyiapkan lokasi untuk pembangunan Posko Siaga PPK 2.3 tetapi tidak menentukan letak lokasinya, dan belum pernah diusulkan oleh pihak kontraktor terkait lokasi pembangunan Posko, serta tidak mengetahui lokasi yang saudara R telah buka atau kerjakan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung, karna sebelumnya belum pernah disampaikan oleh saudara R letak lokasi itu, dan seandainya pernah diusulkan oleh pihak kontraktor akan diperiksa kelayakannya oleh pihak konsultan pengawas, dan apabila lokasi itu masuk dalam kawasan hutan lindung, BJN Provinsi Sulbar akan terlebih dahulu mengajukan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Penyidik Gakkum LHK telah mengambil keterangan kepada beberapa personil KPH Mamasa Timur yang awalnya menemukan kegiatan perusakan kawasan hutan lindung dilokasi tersebut, dan Penyidik Gakkum LHK juga akan mengambil keterangan kepada Direktur PT. Herto Persada Sakti sebagai pemilik 1 (satu) Unit excavator Komatsu Ltd. Japan 09601 00836, Model PC 200-6 Serial No. 106085, Warna Kuning tersebut terkait dugaan pengrusakan Kawasan Hutan Lindung yang dilakukan oleh Saudara R tersebut.

Untuk diketahui, dalam waktu dekat Penyidik Gakkum LHK akan menaikan statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan terkait kegiatan pengrusakan hutan lindung tersebut yaitu diduga melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; yaitu mengerjakan dan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Pihak PPK 2.3 BJN Sulbar dan juga Direktur PT. Herto Persada Sakti telah mengajukan surat permohonan pinjam pakai 1 (satu) unit excavator tersebut, dengan alasan keterbatasan peralatan untuk menjaga fungsi jalan karena disekitar jalan jalur Mamasa batas Sulsel sering terjadi tanah longsor disebabkan tingginya curah hujan di daerah tersebut.

“Surat permohonan pinjam pakai yang dimaksud masih dalam proses dan mudah-mudahan surat permohonan tersebut dalam waktu dekat ini sudah mendapat jawaban dari pimpinan kami,” pungkasnya.

(Gid)