Bantuan PUM Bulukumba Diduga Disunat, Ketua Komisi B DPRD Akan Ditelusuri

oleh -

 

BeritaQ.com, Bulukumba  – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK, mengingatkan Dinas Koperasi dan UMKM agar tidak main-main dalam menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di daerah tersebut.

Peringatan tersebut disampaikan Fahidin merespon ramainya perbincangan yang menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2020, penerima manfaat BPUM seharusnya menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta, namun yang sampai di tangan mereka diduga hanya Rp1,2 juta.

“Kalau memang ada yang lakukan pemotongan anggaran bantuan tersebut, penjahat itu. Jangan hak orang dipotong-potong seperti itu,” kata Ketua Komisi B DPRD Bulukumba Fahidin HDK, Jumat 12 Maret 2021.

Fahidin memastikan jika DPRD akan turun melakukan penelusuran terkait penyaluran bantuan BPUM tersebut untuk mengetahui pasti kebenaran adanya pemotongan itu.

“Saya pastikan kalau ada yang lakukan akan kami panggil itu, cuma ini masih dugaan perlu konfirmasi tapi kalau benar itu komisi B pasti akan berteriak mencari tahu,” tegasnya.

Menurut Fahidin, jika program BPUM yang berasal dari pemerintah ini sangat baik sehingga bantuan tersebut tidak boleh dipermainkan pihak manapun.

“Saya ingatkan dari sekarang, jangan coba-coba memotong sepeser pun hak rakyat. Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD kami akan marah kalau itu di biarkan,” tambahnya lagi.

Fahidin juga menyampaikan jika pada tahun 2020 sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

Dalam RDP tersebut tidak ditemukan cukup bukti meyakinkan jika terjadi pemotongan.

“Sebelumnya hanya viral disampaikan tapi tidak ada yang menunjukkan orangnya hanya di bicara saja jadi kita mengambil kesimpulan hal ini tidak bisa kita mengambil bentuk rekomendasi karena tidak ada alat bukti yang cukup meyakinkan,” terangnya.

Fahidin tegaskan jika memang hal itu terjadi kami pastikan akan kembali melakukan RDP yang sama dan meminta kepada Bupati Bulukumba untuk tegas kepada bawahannya.

Jika benar ada yang melakukan hal itu, Fahidin mengaku bakal minta ke Bupati agar tak lagi memakai oknum pemotongan-pemotongan anggaran.

Fahidin juga berpesan kepada masyarakat agar menyampaikan ke Komisi B DPRD jika terjadi pemotongan penyaluran BPUM tersebut.

“Sampaikan langeung ke kami di komisi B pasti kami akan berteriak,” pesannya. (rus/yus)