Merasa Ditekan, Panitia Pilkades Pokkang Pilih Mengundurkan Diri

oleh -

 

Mamuju, beritaQ.com – Panitia ditingkat desa sebagaimana Permendagri nomor 72 tahun 2020, sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) harus mengikuti bimbingan teknis (bimtek) oleh panitia tingkat kabupaten dan panitia sub kecamatan dan melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala desa pada masa bencana non alam (covid 19) kepada panitia ditingkat desa.

Hal itu disampaikan Yitro Selaku ketua panitia terpilih melalui musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD desa Pokkang, kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju, Sulawesi barat (Sulbar) pada media ini, Rabu (3/2/2021).

“Memang benar bahwa semua jadwal tahapan sudah diterbitkan, namun prosedur dan tahapan yang dimaksud dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020 ini diikuti, maka seharusnya panitia kabupaten menindaklanjuti sesuai tahapan yang telah diatur didalamnya,” ungkapnya.

Sejak di SK kan oleh BPD, 9 Januari 2021 lalu, semua tahapan diatas tidak pernah dilakukan dan diterima oleh panitia Pilkades, tambah Dia.

Itupun kata Dia, panitia menerima SK nanti pada tgl 16 Januari 2021, dua (2) hari setelah bencana alam gempa bumi M 6,2 mengguncang Mamuju, untuk melaksanakan Pilkades serentak tanggal 8 Februari 2021. Selama ini panitia tidak tinggal diam, kami tetap berusaha untuk selalu koordinasi dengan pihak DPMD kabupaten Mamuju, namun hasilnya, hingga saat ini tidak ada kepastian.

“Saya merasa dibawa tekanan untuk memaksakan tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa Pokkang tetap dilakukan,” katanya.

Hari Sabtu, 30 Januari 2021, panitia Pilkades yang sudah terbentuk diundang BPD untuk rapat pemantapan Panitia dihadiri Camat Kalukku, SekCam, Danramil, Babinkamtibmas, dan beberapa tim sukses serta dua orang Bacalon Kades, untuk melaporkan hasil pekerjaan sudah sampai dimana tahapan yang dilakukan oleh panitia.

Panitia menyampaikan bahwa dalam tahapan pemutahiran data panitia tingkat desa terkendala dengan tidak adanya anggaran dan logistik seperti, soft copy daftar pemilih tetap (DPT) terakhir, format pemilh baru, format pemilh tidak memenuhi syarat (TMS), format pemilh ubah data, format tanggapan masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS, format tanda bukti pendataan, soft file berita acara pleno DPS dan DPT, alat tulis, Stempel Panitia, APD pencegahan covid 19, sehingga baru sebatas koordinasi saja ke PMD.

Namun, sebagian peserta rapat tidak menerima, dan mendesak panitia yang tidak mampu melanjutkan tahapan ini untuk mengundurkan diri. akhirnya Camat Kalukku memutuskan bahwa hari Senin, 1 Februari dilanjutkan dengan tahapan penerimaan berkas bakal calon (Balon).

Masih hari yang sama, Selaku ketua, mewakili panitia, Yitro meminta diberi kesempatan menggelar rapat internal pada hari itu juga.

“Hasil rapat internal panitia ada yang siap melanjutkan tahapan dan ada yang tidak lagi bersedia. Saya sebagai ketua panitia dan 4 anggota panitia lainnya tidak siap. Hari itu juga kami melaporkan hasil rapat panitia ke BPD, disusul dengan pernyataan tertulis pengunduran diri,” tandas Yitro.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Mamuju, Andi Mitra Haeruddin mengatakan bahwa semua proses tahapan sudah dilalui.

“Kami sudah mengeluarkan jadwal tahapan, bahkan sudah banyak desa yang melakukan pendaftaran calon,” Ucapnya, melalui sambungan telepon seluler miliknya.

Ditanyakan terkait pembetukan ulang panitia Pilkades yang mengundurkan diri, Ia mengatakan bahwa hal tersebut dibawah kewenangan BPD setempat.

“Pembentukan panitia baru sah, jika panitia sebelumnya tidak melaksanakan tugasnya. Tergantung penilaian BPD,” tutupnya. (Gid)